www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

SDA Sumsel Harus Diselamatkan dari Korupsi

Posted by On 00.20

SDA Sumsel Harus Diselamatkan dari Korupsi

PALEMBANG, Penasumatera.co.id â€" Dalam Upaya penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Sumatera Selatan (Sumsel), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan, menghadiri rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi sektor Sumber Daya Alam (SDA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemprov Sumsel di Hotel Excelton . Selasa (3/4).

Sektor SDA ini meliputi, kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan kelautan. Keempat sektor ini menjadi sumber daya yang mensejahterakan masyarakat. serta Pemberian izin secara masif oleh pemerintah daerah baik di kabupaten maupun di provinsi tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu patuh dan tidak melanggar aturan dan menyebabkan kerusakan SDA, bencana alam seperti kabut asap dan banjir yang terjadi selama dua dekade terakhir.

Hairul sobri selaku direktur WALHI Sumsel pada kesempatan tersebut mengatakan, Banyak ditemukan perusahaan pe rkebunan yang telah melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah hutan lindung yang seharusnya tidak diperbolehkan.

“Di sumsel terdapat lebih kurang 1,1 juta hektar perkebunan kepala sawit yang tersebar di hampir semua kabupaten, Selain masalah kebakaran hutan dan konflik, yang memperhatinkan ada beberapa perkebunan sawit dalam kawasan hutan, bahkan dari data HaKI (2017), Ada lebih dari 50.000 Ha perkebunan besar sawit berada didalam kawasan suaka margasatwa.” Sampainya.

Sementara ditempat yang sama Direktur Hutan Kita Instute (HaKI) Aidil Fitri mengatakan, Penguasaan lahan perkebunan di sumsel adalah 95% untuk perusahaan dan hanya 5% untuk masyarakat sehingga terlihat jelas ketimpangan sosial keberpihakan kepada perusahaan yang berbanding terbalik dengan masyarakat.

“Rencana aksi penyelamatan SDA akan membawa beberapa tuntutan kepada pemerintah antara lain, Segera melakukan review perizinan â€" perizinan sektor perkebunan dan kehutanan, secara tegas mencabu t izin yang terbukti melanggar atau tidak patuh terhadap kewajibannya , transparansi dan akubilitas mekanisme perizinan sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan, agar publik dapat mengetahui dan menilai siapa dan untuk apa SDA tersebut dikelola. Mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan indikasi praktek transaksional pemberian izin sektor SDA di Sumatera selatan yang selama ini telah terjadi, dan yang terakhir mengajak masyarakat sumsel untuk tidak memilih kepala daerah yang terindikasi melakukan praktek transaksional pemberian izin usaha sektor tambang, Sawit, dan kehutanan,” jelas Aidil (Irfan).

Sumber: Google News | Berita 24 Sumsel

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »